PERINGATAN HARI BURUH SEDUNIA BMI di Hongkong

Aksi di depan gedung KJRI hk

Aksi di depan gedung KJRI HK

  Peringati Hari Buruh, JBMI tegaskan tuntutannya ke Pemerintah
Hong Kong, (1/5/2016)
Buruh Migran Indonesia (BMI) turut peringati Hari Buruh Internasional dengan gelar panggung rakyat di Victoria Park dan rally dari KJRI Hong Kong ke Central Government Office (CGO).
JBMI mendesak pemerintah untuk tidak lari dari tanggung jawabnya sebagai pelindung utama buruh migran di saat pemerintah tidak sanggup menyelesaikan kemiskinan akut di Indonesia yang menjadi faktor pendorong orang terpaksa menjadi buruh migran.

“Pemerintah harus tegas menegakkan keadilan buat buruh dan menghukum siapapun pelanggar Hak BMI termasuk berpihak pada buruh migran dan anggota keluarganya dalam membuat kebijakan” tegas Sringatin dalam orasinya di depan KJRI Hong Kong.

Menurutnya ketidak seriusan pemerintah juga terwujud selama pembahasan Revisi UUPPTKILN no.39/2004 karena masih menempatkan peran swasta sebagai tokoh utama yang merekrut, menampung, melatih, memberangkatkan BMI dan memperkuat jeratan PJTKI terhadap buruh migran.
Padahal, PJTKI adalah aktor utama pelanggar hak BMI seperti pemalsuan data paspor yang menyebabkan BMI di kriminalisasi, di deportasi dan di hukum.
“Pemerintah harus segera berikan Jaminan perlindungan bagi korban Pemalsuan data paspor, sediakan pengacara bagi yang sudah terlanjur masuk penjara.
Hukum PJTKI dan segera adakan MoU dengan pemerintah Hong Kong untuk memastikan tidak ada lagi BMI yang di hukum karena proyek SIMKIM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia “Tegasnya lagi.

Hasil penelitian yang dilakukan JBMI pada 497 BMI di Victoria Park, menemukan 2 macam pemalsuan data TKI yaitu nama dan umur sebanyak 231 orang.

Saat ini korban koreksi data paspor yang telah dipenjara sebanyak 5 orang dan 6 orang sedang menunggu sidang pengadilan antara Juni dan Juli. Puluhan BMI lainnya tidak mendapat visa, belum lagi yang kehilangan pekerjaan karena ketakutan akan ancaman kriminalisasi.

Korekai data yang diharuskan di Hong Kong menjadi keresahan BMI, sebab jika tidak bisa lagi bekerja di Hong Kong, apa yang bisa dilakukan jika kembali dilakukan di tanah air untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara lapangan pekerjaan sempit dan upah tidak layak di Indonesia masih menjadi masalah utama. Kebanyakan BMI juga tidak bisa bersaing karena pendidikan rendah.

Sringatin juga menyinggung, pemulangan secara halus melalui koreksi data paspor dan penghentian layanan bagi yang datanya berbeda menjadi target pemerintah agar segera memulangkan BMI yang dianggap tidak berskill.

Kebijakan pemerintah ini justru akan menimbulkan lebih banyak BMI yang memilih overstay”. Tandasnya.

Sore pukul 15.00 waktu setempat JBMI bersama 2500 buruh lokal dan negara lain, bergerak menuju CGO menuntut disyahkannya aturan 8 jam kerja layak bagi PRT Migrant juga kenaikan gaji 5000 Hong Kong dollar dan menyerahkan petisi kepada pemerintah Hong Kong.
JBMI Hong Kong – Macau

#Sampai_Kapan_BMI_Terikat_PT_dan_Agen
#Jokowi_Lindungi_BMI_Hukum_PJTKI
#Cabut_UU_39_2004
#WageIncreaseNow
#5K_Is_Ok
#Regul8
#RATIFYC189

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *